Merawat Ingatan Kekerasan Negara! Warga Sipil Blitar Gelar Nobar dan Diskusi Film “Semakin Ditekan, Semakin Melawan” - LPM BHANU TIRTA

Monday, 28 September 2026

Merawat Ingatan Kekerasan Negara! Warga Sipil Blitar Gelar Nobar dan Diskusi Film “Semakin Ditekan, Semakin Melawan”

Dok.Puluhan warga antusias dalam mengikuti Nobar&Diskusi "Semakin Ditekan, Semakin Melawan". (LPM Bhanu Tirta).

LPM Bhanu Tirta. Puluhan warga gelar nobar dan diskusi film dokumenter “Semakin Ditekan, Semakin Melawan” di Pendopo Kantor Kabupaten Blitar. Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian kegiatan “Rebut Ruang Publik #2” yang diinisasi oleh belasan komunitas Masyarakat sipil pada Minggu sore hingga malam. (28/09/2026).

Film yang digarap oleh tim Koreksi.org ini mengulas rentetan penangkapan, kriminalisasi, hingga kekerasan terhadap aktivis  oleh aparat penegak hukum yang terjadi pasca aksi demonstrasi pada bulan Agustus 2025. Tim Koreksi.org mencatat sebanyak 6.719 orang ditangkap secara massal dengan pola-pola yang sama, yakni dituduh sebagai provokator dan dalang kerusuhan. Hal ini terhitung sebagai rekor kelam 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan bahkan mengalahkan kriminalisasi terhadap aktivis pada masa Orde Baru.

Film ini juga menyoroti kesaksian beberapa aktivis yang dipaksa untuk mengaku sebagai perusuh dengan diintimidasi oleh aparat. Kesaksian Khariq Anhar, salah satu aktivis yang dikriminalisasi, mengungkapkan mengalami intimidasi hingga pingsan.

Usai pemutaran film, kegiatan disambung dengan diskusi interaktif yang dipandu Puri, komunitas Verderose, dan dipantik Jesus Anam, penggerak Sekolah Filsafat Jalanan.

Jesus menganalisa bahwa, dalam film ini menjelaskan bagaimana negara membungkam suara dan kritik masyarakat dengan berbagai cara.

“Negara sering membangun ketakutan kepada rakyatnya dengan mengirim terror hingga kekerasan kepada aktivis yang dikriminalisasi,”ucapnya.

Jesus menjelaskan, negara selalu mempertontonkan praktik pelanggaran HAM dengan membatasi ruang gerak dan suara publik dan negara mengartikan itu adalah gangguan.

“Rakyat membayar pajak, namun rakyat tak boleh mengkritik. Kritik itu adalah hak warga negara yang dilindungi undang-undang, sedangkan negara membahasakan kritik adalah ancaman terhadap kedaulatan,” ujarnya.

Reyda Hafis, selaku koordiantor acara juga menyampaikan bahwa dengan segala kokohnya rezim ini, butuh adanya nafas perlawanan yang cukup panjang. Ia menandai perlu adanya diskursus yang dibangun oleh organisasi-organisasi Gerakan mahasiswa sebagai pemantik perlawanan kesewenang-wenangan.

“Hari ini kita didaerah pinggiran, perlu adanya produksi wacana dari organisasi-organisasi mahasiswa sebagai pengingat dan pemantik Gerakan agar tak padam,” utasnya.

Perlu diketahui, dalam rangkaian gelaran “Rebut Ruang Publik #2” diawali sejak sore hari dengan agenda pasar gratis sebagai wadah tukar-menukar sandang dan pangan secara percuma. Selain itu juga menyediakan wahana bacaan untuk masyarakat umum berupa lapak baca gratis.

Penulis: Bima D. Baskara

Editor: Farid Adrian



Comments


EmoticonEmoticon